LBH APIK SULSEL

 

 

LBH APIK Sulsel adalah perubahan nama dari LBH APIK Makassar yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 oleh Notaris Soesanto Wibowo, SH.

Oleh karena perluasan wilayah dampingan ke seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, maka berganti nama menjadi LBH APIK Sulsel. LBH APIK Sulsel adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan mewujudkan system hukum yang berperspektif perempuan yaitu system hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan – laki-laki dengan terus-menerus berupaya menghapuskan ketidakadilan, dalam bentuk marginalisasi (peminggiran secara ekonomi), subordinasi (peminggiran dalam hubungan kekuasaan, stereotype (pembakuan peran), kekerasan secara fisik, mental atau seksual dan beban berlebih pada satu pihak.

LBH APIK mempunyai jaringan seazas dimana Sekretariat Bersama dipusatkan di LBH APIK Jakarta. Dalam lingkup wilayah Indonesia, LBH APIK tersebar di 18 (delapan belas) provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah LBH APIK Sulsel dahulu LBH APIK Makassar.

Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan social, non sectarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Sulsel berupaya memberikan bantuan bagi kaum perempuan pencari keadilan yang lemah secara fisik, ekonomi maupun sosial-budaya.

Visi

Terwujudnya masyarakat yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan – laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Yang berdasarkan atas sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya manusia, perempuan dan laki-laki, sama derajat dan martabatnya dan saling membutuhkan satu sama lain.

Misi

Mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan-laki-laki yang ditandai dengan ciri-ciri: tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi stereotyping, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu pihak. Caranya dengan memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam dan luar pengadilan; melakukan peneliitan, pengkajian atas kebiakan dan masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.

Aktivitas dan Program Kerja

1. Pelayanan hukum – konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan diluar dan didalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan dan kelompok rentan lainnya seperti; Penyandang Disabilitas, LGBTI, HIV/AIDS, dan korban ketidakadilan lainnya .
2. Pelatihan dan pendidikan masa – untuk para advokat, buruh, mahasiswa, ibu RT, komunitas miskin kota/desa, paralegal khususnya perempuan untuk meningkatkan kesadarakan hukum masyarakat tentang nilai-nilai hukum berkeadilan gender.
3. Kajian, publikasi informasi dan dokumentasi tentang :
   •  Sistem hukum yang berakibat pada relasi gender
   •  Penegakan hak-hak kaum perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan
   •  Berita media masa-media elektronik, buku-buku dan bahan percetakan tentang hukum dan gender
4. Kampanye dan perubahan kebijakan – gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KDRT, kekerasan seksual, dan lain-lain).

Program Yang Sementara  Dilaksanakan

• Program Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan kerjasama BPHN /Kementrian Hukum dan HAM sampai 2018.
• Program Creating Spaces-Pengahapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Perkawinan Anak kerjasama Oxfam Indonesia  2017 – 2021.
• Program Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Berhadapan Hukum kerjasama International Bridges justice (IBJ) dan LBH APIK Jakarta, 2020 – 2023.
• Program Koordinasi Mencari Layanan kerjasama The Jakarta Feminist, 2021-2023.